Nadiem Makarim Dan Gebrakan Menteri Baru Jokowi

GURUDIKNAS.COM - Tahun 2019 diramaikan dengan berbagai macam pemberitaan. CNBC Indonesia merangkum lagi, berita serta isu yang paling banyak menyedot minat pembaca.

Salah satunya jika mengulas mengenai Nadiem Makarim. Pendiri perusahaan berbasis aplikasi transportasi ini memang cukup terkenal. Bahkan, ketenarannya mengalahkan boyband BTS dan girlband BLACKPINK.

Nama Nadiem berada di urutan pertama untuk tokoh pencarian Google paling populer di Indonesia pada 2019. Ini berdasarkan rilis Google Terkait daftar-daftar pencarian terpopuler selama 2019.

Nadiem kian melejit saat Presiden Joko Widodo memilihnya menjadi salah satu jajaran menteri, pada kepemimpinan yang kedua. Apalagi, sejumlah gebrakan baru dibuat Nadiem Makarim.

Salah satunya terkait wacana penghapusan ujian nasional (UN). Dia mengaku tak akan mengurungkan niat meski kebijakannya menuai kritik.

"Karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kaya Nadiem ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Rabu (11/12/2019).

Dia menjelaskan bahwa tantangan tersebut terutama bukan dirasakan para murid. Melainkan justru bagi sekolah-sekolah yang dituntut segera menyiapkan berbagai instrumen.

"Sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal dimana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan. Ada pembelajaran, ada penghafalan. Itu hal yang berbeda," jelasnya.

Nadiem menyebut, pada 2020 nanti UN masih diberlakukan untuk terakhir kalinya sebelum dihapuskan pada 2021. Nantinya, UN diganti dengan metode assessment kompetensi dan survei karakter.

"Assessment kompetensi nggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujarnya.

Sementara itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Nadiem.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, sambung Nadiem, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," terang Nadiem.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," pungkasnya.

Sumber : cnbcindonesia.com

Bagikan Info ini